Pendidikan Pancasila (Modul 6)


PANCASILA DAN PERMASALAHAN AKTUAL

Kegiatan Belajar 1

PANCASILA DAN PERMASALAHAN SARA
Konflik itu dapat berupa konflik vertikal maupun horisontal. Konflik vertikal misalnya antara si kuat dengan si lemah, antara penguasa dengan rakyat, antara mayoritas dengan minoritas, dan sebagainya. Sementara itu konflik horisontal ditunjukkan misalnya konflik antarumat beragama, antarsuku, atarras, antargolongan dan sebagainya. Jurang pemisah ini merupakan potensi bagi munculnya konflik.

Mengenal Lebih Dekat Sosok Nabi Muhammad SAW


Irhasat (Peratanda)
Tradisi Islam banyak menceritakan bahwa pada masa kelahiran dan masa  sebelum kenabian, Muhammad sudah diliputi banyak irhasat (pertanda). Muhammad dilahirkan pada tanggal 22 April 570 di kalangan keluarga bangsawan Arab, Bani Hasyim. Ibnu Hisyam, dalam Sir

Pendidikan Pancasila (Daftar Pustaka)

Modul 1
PANCASILA DAN PENGETAHUAN ILMIAH
  1. Bakry, Noor M.S. (1994). Orientasi Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Liberty
  2. Bertens (1989). Filsafat Barat Abad XX. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
  3. Ismaun. Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Indonesia.
  4. Jacob (1999). Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan IPTEK. Yogyakarta: Interskip dosen-dosen Pancasila se Indonesia
  5. Kaelan (1986). Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Paradigma
  6. Kaelan (1996). Filsafat Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta: Penerbit Paradigma
  7. Kaelan (1998). Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta: Penerbit Paradigma
  8. Kaelan (1999). Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta: Penerbit Paradigma
  9. Kattsoff, Louis O. (1986). Element of Philosophy (Terjemahan Soejono Soemargono: Filsafat). Yogyakarta: Tiara Wancana
  10. Liang Gie, The (1998). Lintasan Sejarah Ilmu. Yogyakarta: PUBIB
  11. Notonegoro (1975). Pancasila Secara Utuh Populer. Jakarta: Pancoran Tujuh
  12. Pangeran, Alhaj (1998). BMP Pendidikan Pancasila. Jakarta: Penerbit Karunika
  13. Soemargono, Soejono (1986). Filsafat Umum Pengetahuan. Yogyakarta: Nur Cahaya
  14. Soeprapto, Sri (1997). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: LP-3-UGM
  15. Sutardjo (1999). Dasar Esensial Calon Sarjana Pancasila. Jakarta: Balai Pustaka
  16. Syafitri, Muarif Achmad (1985). Islam dan Masalah Kengeraan. Penerbit
  17. Wibisono, Koento (1999). Refleksi Kritis Terhadap Reformasi: Suatu Tinjauan Filsafat dalam jurnal Pancasila No 3 Tahun III Juni 1999. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM
  18. Yamin, Muhammad). Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jakarta: Prapanca
  19. Zubair A., Charris (1995). Kuliah Etika. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Modul 2
ASAL MULA PANCASILA
  1. A.T. Soegito, 1983, Pancasila Tinjauan dari Aspek Historis, FPIPS – IKIP, Semarang.
  2. A.T. Soegito, 1999, Sejarah Pergerakan Bangsa Sebagai Titik Tolak Memahami Asal Mula Pancasila, Makalah Internship Dosen-Dosen Pancasila se Indonesia, Yogyakarta.
  3. Alhaj dan Patria, 1998. BMP. Pendidikan Pancasila. Penerbit Karunika, Jakarta 4 – 5.
  4. Bakry Noor M, 1998, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Liberty, Yogyakarta.
  5. Dardji Darmodihardjo, 1978, Santiaji Pancasila, Lapasila, Malang.
  6. Harun Nasution, 1983. Filsafat Agama, NV Bulan Bintang. Jakarta.
  7. Kaelan, 1993, Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma, Yogyakarta.
  8. Kaelan, 1999, Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma, Yogyakarta.
  9. Koentjaraningrat, 1974, Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan, PT. Gramedia, Jakarta.
  10. Notonagoro, 1957, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila Cet. 2, Pantjoran tujuh Jakarta.
  11. Soenoto, 1984, Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Sejarah dan Pelaksanaannya, PT. Hanindita, Yogyakarta.
Modul 3
FUNGSI DAN KEDUDUKAN PANCASILA
  1. Heuken, 1988, Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, edisi 6, Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta.
  2. Kaelan, 1996, Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma, Jogjakarta.
  3. Koentjaraningrat, 1980, Manusia dan Kebudayaan Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta.
  4. Manuel Kasiepo, 1982, Dari kepolitikan Birokratik ke Korporatisme Negara, Birokrasi, dan Politik di Indonesia Era Orde Baru, Dalam Jurnal Ilmu Politik, AIPI-LIPI, PT. Gramedia, Jakarta.
  5. Notonagoro, 1980, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet. 9, Pantjoran tujuh, Jakarta.
  6. Soeprapto, 1997, Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, LP.3 UGM, Jogjakarta.
  7. Suhadi, 1995, Pendidikan Pancasila, Diktat Kuliah Fakultas Filasafat, UGM. Jogjakarta.
  8. Suhadi, 1998, Pendidikan Pancasila, Diktat Kuliah, Jogjakarta.
Modul 4
PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD’45
  1. 1. Kaelan, 1999, Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma, Jogjakarta.
  2. Notonagoro, 1975, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Pantjuran Tujuh, Jakarta.
Modul 5
PELAKSANAAN PANCASILA
  1. Hadi Sitia Unggul, SH, 2001, Ketetapan MPR 2001, 2000 dan perubahan I dan II UUD 1945, Harvarindo, Jakarta.
  2. Kuntowijoyo, 1997, Identitas Politik Umat Islam, Mizan, Bandung.
  3. Moh. Mahfud, 1998, Pancasila Sebagai Paradigma Pembaharuan Tatanan Hukum, dalam Jurnal Pancasila no. 32 Tahun II, Desember 1998, Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.
  4. Notonagoro, 1971, Pancasila Secara ilmiah Populer, Pantjuran Tujuh, Jakarta.
  5. Oxford Advanced Learner ‘s Dictionary of Current English*, 1980
  6. Pranarka, A.M.W., 1985, SejarahPemikiran Tentang Pancasila, CSIS, Jakarta.
  7. Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, 1999, Reformasi di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Sejarah, dalam Jurnal Pancasila no. 3 Tahun III, Juli 1999, Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.
  8. Susilo Bambang Yudhoyono, 1999, Keformasi Politik dan Keamanan (Refleksi Kritis), dalam Jurnal Pancasila no. 3 Tahun III, Juli 1999, Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.
Modul 6
PANCASILA DAN PERMASALAHAN AKTUAL 
Pustaka Primer
  1. Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen Tahap Pertama
  2. Ketetapan-Ketetapan MPR RI dalam Sidang Istimewa tahun 1998
  3. Ketetapan-Ketetapan MPR RI dalam Sidang Umum tahun 1998
Pustaka Sekunder
  1. Nopirin, 1980, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Pancoran Tujuh, Jakarta, Cet 9.
  2. Nopirin,1999, Nilai-nilai Pancasila sebagi Strategi Pengembangan Ekonomi Indonesia, Internship Dosen-Desen Pancasila Se-Indonesia, Yogyakarta.
  3. Pranarka, A.M.W., 1985, Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, CSIS, Jakarta.
  4. Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, 1999, Reformasi di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Sejarah, dalam Jurnal Pancasila No. 3 Th III Juni 1999, Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.
  5. Susilo Bambang Yudhoyono, 1999, Reformasi Politik dan Keamanan (Refleksi Kritis), dalam Jurnal Pancasila No. 3 Th III Juni 1999, Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.
  6. Syaidus Syakar, 1975, Pancasila pohon Kemasyarakatan dan Kenegaraan Indonesia, Alumni, Bandung.

Pendidikan Pancasila (Modul 5)

PELAKSANAAN PANCASILA

Kegiatan Belajar 1

PEMIKIRAN DAN PELAKSANAAN PANCASILA
Berbagai bentuk penyimpangan terhadap pemikiran dan pelaksana-an Pancasila terjadi karena dilanggarnya prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip ditinjau dari segi intrinsik (ke dalam) dan prinsip ditinjau dari segi ekstrinsik (ke luar). Pancasila dari segi intrinsik harus konsisten, koheren, dan koresponden, sementara dari segi ekstrinsik Pancasila harus mampu menjadi penyalur dan penyaring kepentingan horisontal maupun vertikal.

Ada beberapa pendapat yang mencoba menjawab jalur-jalur apa yang dapat digunakan untuk memikirkan dan melaksanakan Pancasila. Pranarka (1985) menjelaskan adanya dua jalur formal pemikiran Pancasila, yaitu jalur pemikiran politik kenegaraan dan jalur pemikiran akademis. Sementara Profesor Notonagoro (1974) menjelaskan adanya dua jalur pelaksanaan Pancasila, yaitu jalur objektif dan subjektif.

Sejarah perkembangan pemikiran Pancasila menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan dan heteregonitas pandangan. Kompleksitas permasalahan tersebut meliputi (1) masalah sumber; (2) masalah tafsir; (3) masalah pelaksanaan; (4) masalah apakah Pancasila itu Subject to change; dan (5) problem evolusi dan kompleksitas di dalam pemikiran mengenai pemikiran Pancasila. Permasalahan tersebut mengundang perdebatan yang sarat dengan kepentingan. Pemecahan berbagai kompleksitas permasalahan di atas dapat ditempuh dengan dua jalur, yaitu jalur pemikiran politik kenegaraan, dan jalur pemikiran akademis.

Jalur pemikiran kenegaraan yaitu penjabaran Pancasila sebagai ideologi bangsa, Dasar Negara dan sumber hukum dijabarkan dalam berbagai ketentuan hukum dan kebijakan politik. Para penyelenggara negara ini berkewajiban menjabarkan nilai-nilai Pancasila ke dalam perangkat perundang-undangan serta berbagai kebijakan dan tindakan. Tujuan penjabaran Pancasila dalam konteks ini adalah untuk mengambil keputusan konkret dan praktis. Metodologi yang digunakan adalah memandang hukum sebagai metodologi, sebagaimana yang telah diatur oleh UUD.

Permasalahan mengenai Pancasila tidak semuanya dapat dipecahkan melalui jalur politik kenegaraan semata, melainkan memerlukan jalur lain yang membantu memberikan kritik dan saran bagi pemikiran Pancasila, jalur itu adalah jalur akademis, yaitu dengan pendekatan ilmiah, ideologis, theologis, maupun filosofis.

Pemikiran politik kenegaraan tujuan utamanya adalah untuk pengambilan keputusan atau kebijakan, maka lebih mengutamakan aspek pragmatis, sehingga kadang-kadang kurang memperhatikan aspek koherensi, konsistensi, dan korespondensi. Akibatnya kadang berbagai kebijakan justru kontra produktif dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian pemikiran akademis berfungsi sebagai sumber bahan dan kritik bagi pemikiran politik kenegaraan. Sebaliknya kasus-kasus yang tidak dapat dipecahkan oleh para pengambil kebijakan merupakan masukan yang berharga bagi pengembangan pemikiran akademis. Setiap pemikiran akademis belum tentu dapat diterapkan dalam kebijakan politik kenegaraan, sebaliknya setiap kebijakan politik kenegaraan belum tentu memiliki validitas atau tingkat kesahihan yang tinggi jika diuji secara akademis.

Jalur pemikiran ini sangat terkait dengan jalur pelaksanaan. Pelaksanaan Pancasila dapat diklasifikasikan dalam dua jalur utama, yaitu pelaksanaan objektif dan subjektif, yang keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pelaksanaan objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi nilai-nilai Pancasila pada setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Pelaksanaan subjektif, artinya pelaksanaan dalam pribadi setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Menurut Notonagoro pelaksanaan Pancasila secara subjektif ini memegang peranan sangat penting, karena sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Pancasila. Pelaksanaan subjektif ini menurut Notonagoro dibentuk secara berangsur-angsur melalui proses pendidikan, baik pendidikan formal, non formal, maupun informal di lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil yang akan diperoleh berupa pengetahuan, kesadaran, ketaatan, kemampuan dan kebiasaan, mentalitas, watak dan hati nurani yang dijiwai oleh Pancasila.

Sebaik apa pun produk perundang-undangan, jika tidak dilaksanakan oleh para penyelenggara negara maka tidak akan ada artinya, sebaliknya sebaik apa pun sikap mental penyelenggara negara namun tidak didukung oleh sistem dan struktur yang kondusif maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal.

Pelaksanaan Pancasila secara objektif sebagai Dasar Negara membawa implikasi wajib hukum, artinya ketidaktaatan pada Pancasila dalam artian ini dapat dikenai sanksi yang tegas secara hukum, sedangkan pelaksanaan Pancasila secara subjektif membawa implikasi wajib moral. Artinya sanksi yang muncul lebih sebagai sanksi dari hati nurani atau masyarakat.

Kegiatan Belajar 2

REFORMASI PEMIKIRAN DAN PELAKSANAAN PANCASILA
Reformasi secara sempit dapat diartikan sebagai menata kembali keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik. Reformasi kadang disalahartikan sebagai suatu gerakan demonstrasi yang radikal, “semua boleh”, penjarahan atau “pelengseran” penguasa tertentu. Beberapa catatan penting yang harus diperhatikan agar orang tidak salah mengartikan reformasi, antara lain sebagai berikut.
  1. Reformasi bukan revolusi
  2. Reformasi memerlukan proses
  3. Reformasi memerlukan perubahan dan berkelanjutan
  4. Reformasi menyangkut masalah struktural dan kultural
  5. Reformasi mensyaratkan adanya skala prioritas dan agenda
  6. Reformasi memerlukan arah
Berbagai faktor yang mendorong munculnya gerakan reformasi antara lain: Pertama, akumulasi kekecewaan masyarakat terutama ketidakadilan di bidang hukum, ekonomi dan politik; kedua, krisis ekonomi yang tak kunjung selesai; ketiga, bangkitnya kesadaran demokrasi, keempat, merajalelanya praktek KKN, kelima, kritik dan saran perubahan yang tidak diperhatikan.

Gerakan reformasi menuntut reformasi total, artinya memperbaiki segenap tatanan kehidupan bernegara, baik bidang hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya, hankam dan lain-lain. Namun pada masa awal gerakan reformasi, agenda yang mendesak untuk segera direalisasikan antara lain: pertama, mengatasi krisis; kedua, melaksanakan reformasi, dan ketiga melanjutkan pembangunan. Untuk dapat menjalankan agenda reformasi tersebut dibutuhkan acuan nilai, dalam konteks ini relevansi Pancasila menarik untuk dibicarakan.

Eksistensi Pancasila dalam reformasi di tengah berbagai tuntutan dan euforia reformasi ternyata masih dianggap relevan, dengan pertimbangan, antara lain: pertama, Pancasila dianggap merupakan satu-satunya aset nasional yang tersisa dan diharapkan masih dapat menjadi perekat tali persatuan yang hampir koyak. Keyakinan ini didukung oleh peranan Pancasila sebagai pemersatu, hal ini telah terbukti secara historis dan sosiologis bangsa Indonesia yang sangat plural baik ditinjau dari segi etnis, geografis, maupun agama. Kedua, Secara yuridis, Pancasila merupakan Dasar Negara, jika dasar negara berubah, maka berubahlah negara itu. Hal ini didukung oleh argumentasi bahwa para pendukung gerakan reformasi yang tidak menuntut mengamandemen Pembukaan UUD 1945 yang di sana terkandung pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 yang merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila.

Kritik paling mendasar yang dialamatkan pada Pancasila adalah tidak satunya antara teori dengan kenyataan, antara pemikiran dengan pelaksanaan. Maka tuntutan reformasi adalah meletakkan Pancasila dalam satu kesatuan antara pemikiran dan pelaksanaan. Gerakan reformasi mengkritik kecenderungan digunakannya Pancasila sebagai alat kekuasaan, akhirnya hukum diletakkan di bawah kekuasaan. Pancasila dijadikan mitos dan digunakan untuk menyingkirkan kelompok lain yang tidak sepaham.

Beberapa usulan yang masih dapat diperdebatkan namun kiranya penting bagi upaya mereformasi pemikiran Pancasila, antara lain: Pertama, mengarahkan pemikiran Pancasila yang cenderung abstrak ke arah yang lebih konkret. Kedua, mengarahkan pemikiran dari kecenderungan yang sangat ideologis (untuk legitimasi kekuasaan) ke ilmiah. Ketiga, mengarahkan pemikiran Pancasila dari kecenderungan subjektif ke objektif, yaitu dengan menggeser pemikiran dengan menghilangkan egosentrisme pribadi, kelompok, atau partai, dengan menumbuhkan kesadaran pluralisme, baik pluralisme sosial, politik, budaya, dan agama.

Berbagai bentuk penyimpangan, terutama dalam pemikiran politik kenegaraan dan dalam pelaksanaannya dimungkinkan terjadi karena beberapa hal, di antaranya, antara lain: Pertama, adanya gap atau ketidakkonsisten dalam pembuatan hukum atau perundang-undangan dengan filosofi, asas dan norma hukumnya. Ibarat bangunan rumah, filosofi, asas dan norma hukum adalah pondasi, maka undang-undang dasar dan perundang-undangan lain di bawahnya merupakan bangunan yang dibangun di luar pondasi. Kenyataan ini membawa implikasi pada lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara tidak dapat memerankan fungsinya secara optimal. Para ahli hukum mendesak untuk diadakan amandemen UUD 1945 dan mengembangkan dan mengoptimalkan lembaga judicial review yang memiliki independensi untuk menguji secara substansial dan prosedural suatu produk hukum.

Kedua, Kelemahan yang terletak pada para penyelenggara negara adalah maraknya tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta pemanfaatan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan dan menyingkirkan lawan-lawan politik dan ekonomisnya.

Sosialisasi Pancasila juga mendapat kritik tajam di era reformasi, sehingga keluarlah Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 untuk mencabut Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4. Berbagai usulan pemikiran tentang sosialisasi Pancasila itu antara lain: menghindari jargon-jargon yang tidak berakar dari realitas konkret dan hanya menjadi kata-kata kosong tanpa arti, sebagai contoh slogan tentang “Kesaktian Pancasila”, slogan bahwa masyarakat Indonesia dari dulu selalu berbhineka tunggal ika, padahal dalam kenyataan bangsa Indonesia dari dulu juga saling bertempur, melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, dan lain-lain. Menghindari pemaknaan Pancasila sebagai proposisi pasif dan netral, tetapi lebih diarahkan pada pemaknaan yang lebih operasional, contoh: Pancasila hendaknya dibaca sebagai kalimat kerja aktif, seperti masyarakat dan negara Indonesia harus ….. mengesakan Tuhan, memanusiakan manusia agar lebih adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, memimpin rakyat dengan hikmat/kebijaksanaan dalam suatu proses permusyawaratan perwakilan, menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosialisasi diharapkan juga dalam rangka lebih bersifat mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan membodohkannya sebagaimana yang terjadi pada penataran-penataran P-4, sehingga sosialisasi lebih kritis, partisipatif, dialogis, dan argumentatif.

Pendidikan Pancasila (Modul 4)


PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD’45

Kegiatan Belajar 1

HUBUNGAN PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD’45
Hubungan Secara Formal antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945: bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD’45; bahwa Pembukaan UUD’45 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai Mukadimah UUD’45 juga sebagai suatu yang bereksistensi sendiri karena Pembukaan UUD’45 yang intinya Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD’45, bahkan sebagai sumbernya; bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD’45 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara RI.
Hubungan Secara Material antara Pancasila dan PembukaanUUD 1945: Proses Perumusan Pancasila: sidang BPUPKI membahas dasar filsafat Pancasila, baru kemudian membahas Pembukaan UUD’45; sidang berikutnya tersusun Piagam Jakarta sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD’45.

Kegiatan Belajar 2

KEDUDUKAN HAKIKI PEMBUKAAN UUD’45
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia karena terlekat pada proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga tidak bisa dirubah baik secara formal maupun material. Adapun kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pertama; Pembukaaan Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan hakiki sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci, yaitu proklamasi kemerdekaan yang singkat dan padat 17 Agustus 1945 itu ditegaskan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua adalah bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar, rangka dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Maksudnya adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pengejawantahan dari kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral rakyat Indonesia yang luhur (Suhadi, 1998). Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga adalah bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sendi-sendi mutlak bagi kehidupan negara, yaitu tujuan negara, bentuk negara, asas kerohanian negara, dan pernyataan tentang pembentukan UUD.

Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terakhir adalah bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung adanya pengakuan terhadap hukum kodrat, hukum Tuhan dan adanya hukum etis atau hukum moral. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat unsur-unsur, bentuk-bentuk maupun sifat-sifat yang me-mungkinkan tertib hukum negara Indonesia mengenal adanya hukum-hukum tersebut. Semua unsur hukum itu merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia.

Pendidikan Pancasila (Modul 3)

FUNGSI DAN KEDUDUKAN PANCASILA

Kegiatan Belajar 1

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara (Suhadi, 1998). Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila. Empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lebih lanjut terjelma ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Barulah dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu diuraikan lagi ke dalam banyak peraturan perundang-undangan lainnya, seperti misalnya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

Kegiatan Belajar 2

PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP
Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat maka akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa sehingga darinya mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya di dalam sikap hidup sehari-hari.

Setiap bangsa di mana pun pasti selalu mempunyai pedoman sikap hidup yang dijadikan acuan di dalam hidup bermasyarakat. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sikap hdup yang diyakini kebenarannya tersebut bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia maka Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniah kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila di samping merupakan cita-cita moral bagi bangsa Indonesia, juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh PPKI. Oleh karena Pancasila merupakan kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia maka Pancasila sudah seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi.

Pendidikan Pancasila (Modul 2)

ASAL MULA PANCASILA

Kegiatan Belajar 1

TEORI ASAL MULA PANCASILA
Asal mula Pancasila dasar filsafat Negara dibedakan:
  1. Causa materialis (asal mula bahan) ialah berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya.
  2. Causa formalis (asal mula bentuk atau bangun) dimaksudkan bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan.
  3. Causa efisien (asal mula karya) ialah asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara setelah melalui pembahasan dalam sidang-sidangnya.
  4. Causa finalis (asal mula tujuan) adalah tujuan dari perumusan dan pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada kausan finalis tersebut diperlukan kausa atau asal mula sambungan.
Unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama dan kebudayaan pada umumnya misalnya:
  1. Di Indonesia tidak pernah putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan, bukti-buktinya: bangunan peribadatan, kitab suci dari berbagai agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, upacara keagamaan pada peringatan hari besar agama, pendidikan agama, rumah-rumah ibadah, tulisan karangan sejarah/dongeng yang mengandung nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia, bukti-buktinya misalnya bangunan padepokan, pondok-pondok, semboyan aja dumeh, aja adigang adigung adiguna, aja kementhus, aja kemaki, aja sawiyah-wiyah, dan sebagainya, tulisan Bharatayudha, Ramayana, Malin Kundang, Batu Pegat, Anting Malela, Bontu Sinaga, Danau Toba, Cinde Laras, Riwayat dangkalan Metsyaha, membantu fakir miskin, membantu orang sakit, dan sebagainya, hubungan luar negeri semisal perdagangan, perkawinan, kegiatan kemanusiaan; semua meng-indikasikan adanya Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Bangsa Indonesia juga memiliki ciri-ciri guyub, rukun, bersatu, dan kekeluargaan, sebagai bukti-buktinya bangunan candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagainya, tulisan sejarah tentang pembagian kerajaan, Kahuripan menjadi Daha dan Jenggala, Negara nasional Sriwijaya, Negara Nasional Majapahit, semboyan bersatu teguh bercerai runtuh, crah agawe bubrah rukun agawe senthosa, bersatu laksana sapu lidi, sadhumuk bathuk sanyari bumi, kaya nini lan mintuna, gotong royong membangun negara Majapahit, pembangunan rumah-rumah ibadah, pembangunan rumah baru, pembukaan ladang baru menunjukkan adanya sifat persatuan.
  4. Unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita, bukti-buktinya: bangunan Balai Agung dan Dewan Orang-orang Tua di Bali untuk musyawarah, Nagari di Minangkabau dengan syarat adanya Balai, Balai Desa di Jawa, tulisan tentang Musyawarah Para Wali, Puteri Dayang Merindu, Loro Jonggrang, Kisah Negeri Sule, dan sebagainya, perbuatan musyawarah di balai, dan sebagainya, menggambarkan sifat demokratis Indonesia;
  5. Dalam hal Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama, bukti-buktinya adanya bendungan air, tanggul sungai, tanah desa, sumur bersama, lumbungdesa, tulisan sejarah kerajaan Kalingga, Sejarah Raja Erlangga, Sunan Kalijaga, Ratu Adil, Jaka Tarub, Teja Piatu, dan sebagainya, penyediaan air kendi di muka rumah, selamatan, dan sebagainya.
Pancasila sebenarnya secara budaya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang baik-baik yang digali dari bangsa Indonesia. Disebut sebagai kristalisasi nilai-nilai yang baik. Adapun kelima sila dalam Pancasila merupakan serangkaian unsur-unsur tidak boleh terputus satu dengan yang lainnya. Namun demikian terkadang ada pengaruh dari luar yang menyebabkan diskontinuitas antara hasil keputusan tindakan konkret dengan nilai budaya.

Kegiatan Belajar 2

ASAL MULA PANCASILA SECARA FORMAL

BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1945. Adanya Badan ini memungkinkan bangsa Indonesia dapat mempersiapkan kemerdekaannya secara legal, untuk merumuskan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Gunseikan (Kepala Pemerintahan bala tentara Jepang di Jawa).

Badan penyelidik ini mengadakan sidang hanya dua kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Pada sidang pertama M. Yamin dan Soekarno mengusulkan tentang dasar negara, sedangkan Soepomo mengenai paham negara integralistik. Tindak lanjut untuk membahas mengenai dasar negara dibentuk panitia kecil atau panitia sembilan yang pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan Rancangan mukaddimah (pembukaan) Hukum Dasar, yang oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.

Sidang kedua BPUPKI menentukan perumusan dasar negara yang akan merdeka sebagai hasil kesepakatan bersama. Anggota BPUPKI dalam masa sidang kedua ini ditambah enam anggota baru. Sidang lengkap BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 menerima hasil panitia kecil atau panitia sembilan yang disebut dengan piagam Jakarta. Di samping menerima hasil rumusan Panitia sembilan dibentuk juga panitia-panitia Hukum Dasar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok panitia perancang Hukum Dasar yakni: 1) Panitia Perancang Hukum Dasar diketuai oleh Ir. Soekarno dengan anggota berjumlah 19 orang 2) Panitia Pembela Tanah Air dengan ketua Abikusno Tjokrosujoso beranggotakan 23 orang 3) Panitia ekonomi dan keuangan dengan ketua Moh. Hatta, bersama 23 orang anggota.

Panitia perancang Hukum Dasar kemudian membentuk lagi panitia kecil Perancang Hukum Dasar yang dipimpin Soepomo. Panitia-panitia kecil itu dalam rapatnya tanggal 11 dan 13 Juli 1945 telah dapat menyelesaikan tugasnya Panitia Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Zyunbi Linkai), yang sering disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menetapkan: menyusun Rancangan Hukum Dasar. Selanjutnya tanggal 14 Juli 1945 sidang BPUPKI mengesahkan naskah rumusan panitia sembilan yang dinamakan Piagam Jakarta sebagai Rancangan Mukaddimah Hukum Dasar, dan pada tanggal 16 Juli 1945 menerima seluruh Rancangan

Hukum Dasar yang sudah selesai dirumuskan dan di dalamnya juga memuat Piagam Jakarta sebagai mukaddimah.

Hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 17 Juli 1945, merupakan sidang penutupan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan selesailah tugas badan tersebut. Pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panita Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945 berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menetapkan:
  1. Piagam Jakarta sebagai rancangan Mukaddimah Hukum Dasar oleh BPUPKI pada tanggl 14 Juli 1945 dengan beberapa perubahan, disahkan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
  2. Rancangan Hukum Dasar yang telah diterima oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 setelah mengalami berbagai perubahan, disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
  3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama, yakni Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.
  4. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai Badan Musyawarah Darurat.
Sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945, PPKI membuat pembagian daerah propinsi, termasuk pembentukan 12 departemen atau kementerian. Sidang ketiga tanggal 20, membicarakan agenda badan penolong keluarga korban perang, satu di antaranya adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada 22 Agustus 1945 diselenggarakan sidang PPKI keempat. Sidang ini membicarakan pembentukan Komite Nasional Partai Nasional Indonesia. Setelah selesai sidang keempat ini, maka PPKI secara tidak langsung bubar, dan para anggotanya menjadi bagian Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Anggota KNIP ditambah dengan pimpinan-pimpinan rakyat dari semua golongan atau aliran dari lapisan masyarakat Indonesia.

Rumusan-rumusan Pancasila secara historis terbagi dalam tiga kelompok.
  1. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan tahap pengusulan sebagai dasar negara Republik Indonesia.
  2. Rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar filsafat Negara Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan.
  3. Beberapa rumusan dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
Dari tiga kelompok di atas secara lebih rinci rumusan Pancasila sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 ini ada tujuh yakni:
  1. Rumusan dari Mr. Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang disampaikan dalam pidato “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” (Rumusan I).
  2. Rumusan dari Mr. Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang disampaikan sebagai usul tertulis yang diajukan dalam Rancangan Hukum Dasar (Rumusan II).
  3. Soekarno, tanggal 1 Juni 1945 sebagai usul dalam pidato Dasar Indonesia Merdeka, dengan istilah Pancasila (Rumusan III).
  4. Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945, dengan susunan yang sistematik hasil kesepakatan yang pertama (Rumusan IV).
  5. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 adalah rumusan pertama yang diakui secara formal sebagai Dasar Filsafat Negara (Rumusan V).
  6. Mukaddimah KRIS tanggal 27 Desember 1949, dan Mukaddimah UUDS 1950 tanggal 17 Agustus 1950 (Rumusan VI).
  7. Rumusan dalam masyarakat, seperti mukaddimah UUDS, tetapi sila keempatnya berbunyi Kedaulatan Rakyat, tidak jelas asalnya (Rumusan VII).

Pendidikan Pancasila (Modul 1)


Kegiatan Belajar 1

LANDASAN PERKULIAN DAN PENGERTIAN PANCASILA

Seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mempelajari, mendalami dan mengembangkannya serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tingkatan-tingkatan pelajaran mengenai Pancasila yang dapat dihubungkan dengan tingkat-tingkat pengetahuan ilmiah. Tingkatan pengetahuan ilmiah yakni pengetahuan deskriptif, pengetahuan kausal, pengetahuan normatif, dan pengetahuan esensial. Pengetahuan deskriptif menjawab pertanyaan bagaimana sehingga bersifat mendiskripsikan, adapun pengetahuan kausal memberikan jawaban terhadap pertanyaan ilmiah mengapa, sehingga mengenai sebab akibat (kausalitas). Pancasila memiliki empat kausa :kausa materialis (asal mula bahan dari Pancasila), kausa formalis (asal mula bentuk), kausa efisien (asal mula karya), dan kausa finalis (asal mula tujuan).

Tingkatan pengetahuan normatif merupakan hasil dari pertanyaan ilmiah kemana. Adapun pengetahuan esensial mengajukan pemecahan terhadap pertanyaan apa, (apa sebenarnya), merupakan persoalan terdalam karena diharapkan dapat mengetahui hakikat. Pengetahuan esensial tentang Pancasila adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang inti sari atau makna terdalam dalam sila-sila Pancasila atau secara filsafati untuk mengkaji hakikatnya. Pelajaran atau perkuliahan pada perguruan tinggi, oleh karena itu, tentulah tidak sama dengan pelajaran Pancasila yang diberikan pada sekolah menengah.

Tanggung jawab yang lebih besar untuk mempelajari dan mengembangkan Pancasila itu sesungguhnya terkait dengan kebebasan yang dimilikinya.

Tujuan pendidikan Pancasila adalah membentuk watak bangsa yang kukuh, juga untuk memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Tujuan perkuliahan Pancasila adalah agar mahasiswa memahami, menghayati dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara RI, juga menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Kegiatan Belajar 2

PANCASILA SEBAGAI PENGETAHUAN ILMIAH

Pengetahuan dikatakan ilmiah jika memenuhi syarat-syarat ilmiah yakni berobjek, bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Berobjek terbagi dua yakni objek material dan objek formal. Objek material berarti memiliki sasaran yang dikaji, disebut juga pokok soal (subject matter) merupakan sesuatu yang dituju atau dijadikan bahan untuk diselidiki. Sedangkan objek formal adalah titik perhatian tertentu (focus of interest, point of view) merupakan titik pusat perhatian pada segi-segi tertentu sesuai dengan ilmu yang bersangkutan. Bermetode atau mempunyai metode berarti memiliki seperangkat pendekatan sesuai dengan aturan-aturan yang logis. Metode merupakan cara bertindak menurut aturan tertentu. Bersistem atau bersifat sistematis bermakna memiliki kebulatan dan keutuhan yang bagian-bagiannya merupakan satu kesatuan yang yang saling berhubungan dan tidak berkontradiksi sehingga membentuk kesatuan keseluruhan. Bersifat universal, atau dapat dikatakan bersifat objektif, dalam arti bahwa penelusuran kebenaran tidak didasarkan oleh alasan rasa senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, melainkan karena alasan yang dapat diterima oleh akal. Pancasila memiliki dan memenuhi syarat-syarat sebagai pengetahuan ilmiah sehingga dapat dipelajari secara ilmiah.

Di samping memenuhi syarat-syarat sebagai pengetahuan ilmiah. Pancasila juga memiliki susunan kesatuan yang logis, hubungan antar sila yang organis, susunan hierarkhis dan berbentuk piramidal, dan saling mengisi dan mengkualifikasi.

Pancasila dapat juga diletakkan sebagai objek studi ilmiah, yakni pendekatan yang dimaksudkan dalam rangka penghayatan dan pengamalan Pancasila yakni suatu penguraian yang menyoroti materi yang didasarkan atas bahan-bahan yang ada dan dengan segala uraian yang selalu dapat dikembalikan secara bulat dan sistematis kepada bahan-bahan tersebut. Sifat dari studi ilmiah haruslah praktis dalam arti bahwa segala yang diuraikan memiliki kegunaan atau manfaat dalam praktek. Contoh pendekatan ilmiah terhadap Pancasila antara lain: pendekatan historis, pendekatan yuridis konstitutional, dan pendekatan filosofis.

Pendidikan Pancasila (Prolog)

TINJAUAN MATA KULIAH
Mata kuliah Pendidikan Pancasila memberikan penjelasan tentang perlunya diberikan perkuliahan Pancasila dari berbagai sudut pandang, beberapa teori asal mula, fungsi dan kedudukan, hubungannya dengan Pembukaan UUD 1945, pemikiran dan pelaksanaan serta reformasi pemikiran dan pelaksanaan Pancasila. Selain hal tersebut di atas, pada matakuliah Pendidikan Pancasila ini juga dibahas permasalahan aktual dewasa ini khususnya tentang SARA, HAM, krisis ekonomi, dan berbagai pemikiran yang digali dari nilai-nilai Pancasila.

Modul-modul matakuliah Pendidikan Pancasila ini disusun berdasarkan Garis Besar Program Pembelajaran yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nomor: 265/DIKTI/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
Tujuan umum yang ingin dicapai oleh matakuliah Pendidikan Pancasila tertuang dalam Tujuan Instruksional Umum, yaitu mahasiswa diharapkan dapat:
  1. Memahami landasan diberikannya perkuliahan Pancasila.
  2. Memahami pengertian Pancasila.
  3. Memahami pengetahuan ilmiah secara umum dan Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah.
  4. Memahami Pancasila sebagai obyek studi ilmiah.
  5. Memahami pengertian teori asal mula.
  6. Memahami teori asal mula Pancasila secara budaya, asal mula Pancasila formal, dan dinamika Pancasila sebagai dasar negara.
  7. Memahami dan menjelaskan fungsi serta kedudukan Pancasila, baik secara formal yaitu Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia maupun secara material yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
  8. Memahami dan menjelaskan tentang hubungan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun kedudukan hakiki Pembukaan UUD 1945.
  9. Memahami dan menjelaskan pemikiran dan pelaksanaan Pancasila serta Reformasi pemikiran dan pelaksanaan Pancasila.
  10. Memahami dan menjelaskan berbagai permasalahan aktual dewasa ini, khususnya permasalahan SARA, HAM, dan krisis ekonomi serta berbagai pemikiran yang digali dari nilai-nilai Pancasila untuk memecahkan permasalahan tersebut.
Mata kuliah ini mempunyai 6 Modul. Keenam judul modul mencerminkan tujuan instruksional umum yang dibahas pada modul tersebut. Adapun judul modul tersebut adalah:
Modul 1 : Pancasila dan Pengetahuan Ilmiah
Modul 2 : Asal Mula Pancasila
Modul 3 : Fungsi dan Kedudukan Pancasila
Modul 4 : Pancasila dan UUD 1945
Modul 5 : Pelaksanaan Pancasila
Modul 6 : Pancasila dan Permasalahan Aktual
Tujuan instruksional umum tersebut di atas kemudian dipecah/dirinci lagi dalam satu atau lebih tujuan instruksional khusus. Esensi tujuan instruksional khusus tersebut mencerminkan jenis-jenis perilaku akhir yang seyogianya dapat ditunjukkan oleh para mahasiswa setelah mempelajari modul ini.

Keseluruhan pembahasan bahan-bahan kuliah yang terdapat di dalam modul ini penyajiannya diusahakan sesederhana mungkin, terutama untuk hal tertentu yang materinya banyak, akan tetapi tentu saja ada bahan-bahan yang memang belum tertampung dalam modul seluruhnya, untuk pengembangan dan penyajiannya dapat dilihat dari sumber Pustaka lain. Demikin gambaran tentang matakuliah Pendidikan Pancasila. Dengan adanya gambaran ini diharapkan para mahasiswa dapat menyiapkan diri untuk lebih baik.

Catatan:

Sumber: http://vivixtopz.wordpress.com

Pengantar SIM (Sistem Informasi Manajemen)


Tugas Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen
oleh:
Intan, CS
(Jurusan Ekonomi Pembangunan)


A. Pengertian
Sistem Informasi Manajemen terdiri dari tiga kata yaitu : Sistem, Informasi dan Manajemen. 
  1. Sistem, dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau susunan dari unsur atau variabel-variabel yang teratur yang saling berkaitan, saling bergantung satu sama lain dan susunan prosedur yang saling berhubungan, yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama organisasi maupunintuisi. Model umum sebuah system terdiri dari masukan sistem (input), pengolahan system (proses), dan keluaran sistem (output). Hal ini merupakan konsep dari sebuah system yang sangat sederhana mengingat sebuah system dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran sekaligus.
  2. Informasi, dapat diartikan sebagai data yang telah diproses atau diolah sehingga memiliki arti atau manfaat yang berguna.  Data di sini bias berarti fakta-fakta, angka-angka atau statistic yang dari padanya dapat menghasilkan kesimpulan. Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa fungsi  utama informasi adalah menambah pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian. Dikatakan mengurangi ketidakpastian adalah karena informasi berfungsi untuk memberikan gambaran tentang suatu permasalahan sehingga pengambil keputusan dapat mengambil keputusan secara lebih tepat.
  3. Manajemen, kata ini berasal dari bahasa Inggris yaitu management, yang berarti menegelola, mengatur, mengurus, atau menata. Kata Management adalah sifat dari kata ‘to manage’ yang berarti : pengelolaan, pengaturan, pengurusan, dan penataan atau dalam arti yang luas dapat diterjemahkan sebagai ‘memimpin. Sehingga Manajemen bias diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan, atau pengendalian sumber daya manusia, keuangan, fisik dan informasi, di  dalam sebuah organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuannya secara efektif dan efisien.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen adalah jaringan prosedur, pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem (terintegrasi) dengan maksud memberikan informasi (yang bersifat intern dan ekstern) kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan.

B. Tujuan Umum
  1. Menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen.
  2. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan.
  3. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.
Ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja (informasi akuntansi dibutuhkan dam dipergunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan).

C. Manfaat / beberapa keuntungan dari SIM
  1. Pimpinan dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien
  2. Pengumpulan data dapat berlangsung secara sistematika dan periodic
  3. Butir-butir data tidak perlu diperbanyak,  walaupun dapat dipergunakan oleh beberapa pertemuan
  4. Efesiensi meningkat.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Tugas Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen 
oleh:
Ahmad Jamaludin & Kiki Supriatna H
(Jurusan Ekonomi Pembangunan)

Definisi Sistem Informasi Manajemen (SIM)
Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama/institusi.
Informasi adalah data yang telah diproses/diolah sehingga memiliki arti dan manfaat yang berguna.
Data adalah fakta-fakta, angka-angka atau statistik yang dari padanya dapat menghasilkan kesimpulan.
Manajemen adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama atau melibatkan orang lain demi mencapai tujuan yang sama.
Sistem Informasi Manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu system (terintergrasi) dengan maksud memberikan informasi (yang bersifat intern dan ekstern) kepada manajemen, sebagai dasar pengambilan keputusan.

Perkembangan Sistem Informasi Manajemen
Konsep sistem informasi sudah ada sebelum munculnya komputer. Sebelum abad pertengahan ke-20, pada masa itu masih digunakan kartu punch, pemakaian terbatas pada aplikasi akuntansi yang dikenal sebagai sistem informasi akuntansi.
Sementara konsep SIM terus berkembang munculnya sistem pendukung keputusan DDS (Decision Support Systems), perkembangan yang lain adalah Otomtisasi Koantor (Office Automation-OA), Artificial Intellegence (AI), Expert Systems (ES) tidak lain bertujuan menyediakan informasi untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.

Tujuan mempelajari Sistem Informasi Manajemen
  • Mampu menyediakan informasi bagi manajemen
  • Memandang bahwa, nilai dari informasi sangatlah berharga, oleh karena itu harus dikelola dengan baik.
  • Sebagai seorang wirausaha, staff manajemen atau manajer, harus dapat menghargai dan mampu mengelola informasi demi kemajuan perusahaan atau usahanya.
Sistem Informasi Manajemen mengandung tiga aktivitas dasar diantaranya, yaitu :
  • Input (aktivitas pemasukan)
  • Processing (pemrosesan)
  • Output (pengeluaran)
Pengguna Sistem Informasi Manajemen
Sebagai pengguna Sistem Informasi Manajemen, tingkatan manajemen ini dapat diklasifikasikan kedalam tiga tingkatan, yaitu :
  • Manajer Tingkat Perencanaan Stratejik (Strategic Planning)
  • Manajer Tingkat Pengendalian Manajemen (Management Control)
  • Manajer Tingkat Pengendalian Operasi (Operational Control)
Perhatian terhadap Sistem Informasi Manajemen
Terdapat dua alasan utama mengapa terdapat perhatian yang besar terhadap sistem manajemen informasi, yaitu :
  • Meningkatnya kompleksitas kegiatan organiasasi tata kelola pemerintah
  • Meningkatnya kemampuan teknologi

Sistem Informasi Sebagai Pendukung Proses Manajemen

Tugas Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen 
oleh:
Indragiri Agus Nusantoro & Enjang Saputra
(Jurusan Ekonomi Pembangunan)

Manajemen suatu organisasi diharapkan  dan dituntut memainkan berbagai peranan strategis demi keberhasilan organisasi sebagai keseluruhan. Peranan tersebut berangkat dari pandangan bahwa kelompok manajemen harus mampu menerapkan kepemimpinan yang efektif. Pada umumnya kepemimpinan yang efektif tercermin pada dua kegiatan utama, yaitu memainkan peranan yang menjadi  tanggung  jawabnya selaku unsur pemimpin dalam organisasi dan  kemahirannya memimpin organisasi dalam menempuh seluruh proses manajerial yang memang harus terlaksana dengan sebaik mungkin.
Dari teori kepemimpinan, bahwa manajemen suatu organisasi memainkan tiga kategori peranan, yaitu :
1. Peranan yang bersifat “interpersonal”
Peranan yang bersifat interpersonal antara lain dimaksudkan untuk membubuhkan iklim solidaritas dan kebersamaan dalam organisasi. Peranan ini sering menampilkan dirinya dalam tiga bentuk utama, yaitu:
pertama peranan yang bersifat simbolis. Diantara peranan tersebut ialah kesediaan manajemen untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan seremonial. Contohnya: manajer menghadiri resepsi perkawinan  putra/putri rekan atau bawahan, menghadiri upacara penghargaan kepada karyawan yang menampilkan kinerja yang sangat memuaskan, dll. Sesungguhnya memainkan peran simbolis tersebut sangat penting, paling sedikit ditinjau dari segi penciptaan citra positif organisasi yang bersangkutan misalnya sebagai tokoh dalam lingkungan “keluarga besar”.
Kedua peran selaku pemimpin. Kepemimpinan didefiinisikan kemampuan untuk mempengaruhi prilaku orang lain yang bersedia melakukan hal-hal yang diinginkan oleh pemimpin. Kepemimpinan yang efektif antara lain menyangkut gaya kepemimpinan yang situasional yang pada umumnya dapat menyesuaikan dengan tingakat kematangan mental,professional, dan tekni para bawahan.
Ketiga peranan sebagai penghubung, terutama dalam arti eksternal yaitu peranan selaku wakil organisasi dalam menghadapi berbagai pihak di luar organisasi yang memiliki kemitraan atau hubungan kerja dengan organisasi yang bersangkutan.

2. Peranan informasional
Bahwa dalam kedudukannya selaku pemimpin dalam organisasi, manajemen menjadi pemantau arus informasi dalam organisasi disamping peranan selaku penerima dan pembagi informasi. Sebagai pemantau arus informasi organisasi manajemen berupaya untuk menjamin bahwa informasi yang diterima segera sampai kepada satuan kerja yang memerlukannya dan sebaliknya arus informasi keluar berjalam lancar. Selaku penerima informasi, manajemen memperoleh berbagai jenis informasi dari berbagai sumber baik secara internal maupun eksternal yang dianggap diperlukan oleh manajemen.
Begitu juga peranan selaku pembagi informasi, peranan ini manajemen menyampaikan informasi tentang bebagai segi kehidupan organisasi seperti strategi, rencana, kebijakan-kebijakan, tindakan operasional dan hasil yang dicapai kepada berbagai pihak yang memerlukan.

3. Peranan selaku pengambilan keputusan
Manajer dalam suatu organisasi berperan selaku pengambil keputusan, baik yang sifat strategis, fungsional dan teknis operasional. Peranan tersebut timbul karena manajemen memiliki wewenang untuk bertindak selaku:
  • Wirausahawan bahwa merekalah yang peling bertanggung jawab untuk mengamati situasi internal dan lingkungan sedemikian rupa ssehingga jika peluang baru timbul untuk melakukan kegiatan tertentu dalam rangka peningakatan kemampuan organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.
  • Perendam ketidaktenangan, untuk merendam ketidaktenanga yang mungkin timbul, manajer dapat melakukan berbagai tindakan, termasuk pengkajian ulang strategis dan rencana organisasi dan mengkomunikasikan hasil pengkajian tersebut kepada seluruh jajaran organisasi.
  • Kewenangan mengalokasikan anggaran, sarana, dan prasarana kerja, sumber daya manusia, serta kewenangan untuk memberikan penghargaan atas kinerja dan perilaku positif seperti dalam bentuk promosi. Kepemimpinan seseorang akan semakin efektif apabila yang bersangkutan mampu mempngaruhi perilaku para bawahannya dengan pendekatan yang sifatnya persuatif dan tidak dengan serta mereta menonjolkan kekuasaan yang dimilikinya.
  • Perunding bagi organisasi berbagai pihak di luar organisasi misalnya, perundingan dengan para pekerja, perundingan dengan para pemasok, periundingan dengan mitra kerja, perundingan dengan para pesaing.

PROSES MANAJERIAL
Manajemen selalu terlibat dalam serangkaian proses manajerial yang pada intinya berkisar pada:
1. Penentuan tujuan
Suatu organisasi dibentuk dan dikelola untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan akhir organisasi memiliki empat cirri yaitu: (1) jangkauannya jauh kedepan dan bahkan biasanya tidak dinyatakan secara tegas kapan tujuan tersebut akan dicapai, malainkan dengan mengatakan “ diupayakan akan tercapai satu kelak”. (2) tujuan merupakan sesuatu kondisi ideal yang diharapkan akan terwujud. (3) tujuan dinyatakan secara kulitatif. (4) sifat tujuan akhir tersebut tidak dimungkinkan untuk dirumuskan secara konkret melainkan abstrak.

2. Perumusan strategi
Strategi pada umumnya didefinisikan pernyataan sadar oleh manajemen tentang bidang bisnis apa yang ditekuni oleh organisasi sekarang dan dalam kegiatan bisnis apa organisasi akan bergerak dimasa yang akan datang.
Salah satu instrument ilmiah yang umum digunakan dalam menetukan dan menetapkan strategi organisasi ialah analisis SWOT. SWOT merupakan dari kata-kata Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), Threats (ancaman). Manajemen mutlak perlu mengenali faktor-faktor kekuatan organisasi, kelemahannya, peluang yang mungkin atau perkiran akan timbul, dan berbagai ancaman yang harus dihadapi. Analisis SWOT benar-benar ampuh sebagai instrument pembantu dalam pengambilan keputusan tentang strategi organisasi, diperlukan bebagai informasi baik yang bersumber dari dalam organisasi sendiri maupun yang digali dari luar organisasi yang bersangkutan.

3. Fungsi perencanaan
Perencanaan adalah pengambilan keputusan sekarang tentang  hal-hal yang akan dilakukan dalam satu kurun waktu tertentu di masa depan. Dilihat dari sudut jangkauan waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang misalnya sepuluh tahun, jangka sedang misalnya lima tahun, dan jangka pendek misalnya satu tahun atau mungkin lebih singkat. Sangat penting untuk disadari bahwa muatan resiko dan ketidakpastian makin besar dalam perencanaan jangka panjang dan relative makin kecil jika rencana bersifat jangka sedang, apalagi jangka pendek. Jadi jumlah, bentuk, jenis dan sifat informasi yang diperluakan pun jelas berbeda dan manajemen harus memahami perbedaan-perbedaam tersebut.

4. Penyusunan program kerja
Penyusunan program kerja merupakan rincian yang sistematis dari rencana jangka sedang atau menengah. Perencanaan harus terjawab dalam penyusunan program kerja dengan pengertian bahwa tersebut : (a) lebih bersifat kuantitatif (b) menyatakan secara jelas dan konkret hasil yang diharapkan (c) standar kinerja jelas (d) mutu hasil pekerjaan  ditetapkan sacara pasti (e) disusun sedemikian rincinya sehingga dapat dijadikan pedoman dan pegangan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional.

5. Fungsi pengorganisasian
Organisasi adalah sekolmpok orang yang terikat secara formal dan hierarkis serta bekerja sama untuk mencapai tujuan tetentu yang telah ditetapkan sebelunya.  Organisasi mempunyai lima implikasi informasional yaitu: (1) organisasi sebagai wadah. (2) organisasi sebagai proses. (3) tipologi organisasi (4) prinsip-prinsip organisasi. (5) faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi.

6. Pergerakan sunber daya manusia
Pergerakan sumber daya manusia merupakan fungsi yang teramat penting dan sekaligus yang paling sulit. Teramat penting karena seluruh proses manajerial hanya mempunyai makna operasional dalam rangka penncapaian tujuan bila diselenggarakan oleh manusia baik dan benar. Paling sulit karena manusia merupakan makhluk yang paling rumit yang belum sepenuhnya dipahami baik oleh para teoritis maupun oleh para praktisi. Pertama : Manusia adalah makhluk yang mempunyai harkat dan martabat yang perlu dan harus diakui dan dihargai. Kedua : Dalam berkarya, manusia ingin diperlukan sacara manusiawi, dalam arti diperkaya kehidupan kekaryaannya. Ketiga : Manusia pekerja akan sangat senang apabila mereka diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan kekaryaannya melalui apa yang dewasa ini popular dengan istilah dan konsep pemberdayaan. Pergerakan sumber daya manusia yang tepat dan efektif memerlukan informasi yang handal, misalnya informasi tentang klasifikasi jabatan, informasi tentang uraian pekerjaan, informasi tentang analisis pekerjaanm, dll.

7. Penyelenggara kegiatan operasional
Manajemen disimak dengan cermat akan terlihat paling sedikit empat elemen yang sangat penting. Pertama: manajemen mengandung berbagai kiat yang sifatnya situasional. Kedua: Manajemen berorientasi pada hasil optimal untuk tidak mengatakan hasil yang maksimal. Optimalisasi yang dicapai menuntut agar penyelanggaraan kegiatan operasional dalam organisasi didasarkan pada prinsip atau pendekatan, efisiensi, dan efektivitas kerja. Ketiga: kelompok orang yang paling menduduki berbagai jabatan manjerial hanya akan memperoleh hasil kerja dengan melalui orang-orang lain yang menjadi bawahan mereka yang tanggung jawab utamanya menyelengarakan kegiatan operasional. Ke empat: sampai pada tingkat yang paling bawah sekalipun, seluruh kegiatan operasional harus secara langsung tertuju pada dan mendukung pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya.

8. Pengawasan sebagai komponen proses manajerial
Pengawasan sebagai upaya untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan operasional berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sana. Pengawasan merupakan kegiatan yang sistematis untuk memantau penyelenggaraan kegiatan operasional untuk melihat apakah tingkat efisiensi, efektifitas, dan produktifitas yang diharapkan terwujud atau tidak. Tujuan dalam pengawasan adalah untuk membantu para anggota organisasis mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat pada diri masing-masing dan memberikan bimbingan sehingga terjadi modifikasi perilaku yang negatif tersebut. Kegiatan pengawasan memerlukan sekaligus menghasilkan informasi tentang penyelengaraan berbagai kegiatan opersional yang sedang terjadi. Informasi tersebut akan sangat berguna dalam rangka peningkatan kinerja seluruh komponen operasional organisasi.

9. Penilaian sebagai komponen proses manajerial
Penilaian merupakan pembandingan anatara hasil yang nyata dicapai setelah satu tahap tertentu selasai dikerjakan dengan hasil yang seharusnya dicapai untuk tahap tersebut. Penilaian berbeda dengan pengawasan yang sorotan perhatiannya  ditunjukan pada kegiatan operasional yang sedang diselanggarakan, sedangkan penilaian dilakukan setelah satu tahap tertentu dilalui. Penilaian menghasilkan informasi tentang tepat tidaknya semua komponen dalam proses manajerial. Hasil penilain menggambarkan apakah hasil yang dicapai sama dengan sasaran yang telah ditentukan. Informasi yang diperoleh dari kegiatan penilaian diperlukan untuk mengkaji ulang semua komponen proses manajerial sehingga perumusan kembali berbagai komponen tersebut dapat dilakukan dengan tepat. Orientasi penilaian adalah masa depan yang pada gilirannya memungkin organisasi meningkatkan kinerjanya.

10. Pentingnya umpan balik
Umpan balik merupakan bahan masukan yang sangat penting dalam menentukan arah dan langkah yang akan ditempuh dimasa depan baik dalam arti peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kerja tanpa prubahan komponen proses manajerial, maupun melakukan perubahan kebijaksanaan, strategi, struktur, system imbalan, budaya organisasi, dan pemanfaatan teknologi.